Kemenkumham Jateng Bersinergi dalam Rapat Pleno: Susun Rencana Aksi untuk Masa Depan yang Lebih Baik

JAKARTA - Salah satu output yang dihasilkan dari digelarnya Rapat Kordinasi (Rakor) Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023 serta Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024 Kementerian Hukum dan HAM adalah tersusunnya draf Rencana Aksi Tahun 2024.

Rancangan Rencana Aksi dimaksud telah lebih dulu digodok pada hari pertama pelaksanaan Rakor. Dimana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tejo Harwanto bersama Kepala Divisi ikut terlibat di dalamnya.

Baca juga: Semarakkan G20, KaBapas Nusakambangan Mengikuti Kegiatan Touring dan Bakti Sosial

Di sesi terakhir hari kedua Rakor, Rabu (13/12), draf Rencana Aksi yang telah diramu, dipresentasikan oleh masing-masing komisi pada kegiatan Rapat Pleno yang berlangsung di Ballroom Singosari Hotel Borobudur Jakarta.

Sebagai gambaran besar, Komisi Pemasyarakatan menelurkan 2 Rencana Aksi, yakni pemenuhan hak asimilasi dan integrasi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tersusunnya peraturan turunan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Baca juga: Karutan Blora Semarakkan G20, Touring Bersama UPT Jawa Tengah

Nantinya, rumah besar draf Rencana Aksi ini akan di break down menjadi butir-butir kegiatan yang lebih spesifik.

Komisi Keimigrasian mengusulkan dua Rencana Aksi tentang upaya peningkatan layanan Keimigrasian dan penegakan hukum Keimigrasian.

Baca juga: Touring Bersama Sesditjen Pemasyarakatan, Kalapas Permisan Nusakambangan Ikut Semarakkan KTT G20

Sementara Komisi Pelayanan Hukum dan HAM yang mengampu tugas 6 Unit Eselon I mengusulkan tujuh Rencana Aksi, yaitu peningkatan peran Kantor Wilayah dalam mengharmonisasikan rancangan Peraturan Daerah.

Selain itu, peningkatan persebaran pemberian bantuan hukum di kabupaten dan kota, koordinasi dalam mendorong partisipasi Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan program pembentukan desa atau kelurahan sadar hukum.

Baca juga: Danjen Kopasus Serahkan Lampu Panel Surya

Ditambah upaya peningkatan pemahaman masyarakat atas Indikasi Geografis, pemutakhiran data fidusia, sinkronisasi data notaris, dan penguatan Kemenkumham sebagai leading institution pengukuran Indeks Reformasi Hukum.

Terakhir Komisi Administrasi dengan sepuluh Rencana Aksinya. Terperinci, evaluasi capaian kinerja secara periodik, terintegrasinya sistem pengelolaan SDM di Kemenkumham dan BKN, Tersusunnya data pengembangan kompetensi Kemenkumham.

Baca juga: Apel Pagi Pegawai Bapas Kelas II Nusakambangan dan Taruna Poltekip Angkatan 53